PROGRAM PENYELENGGARAAN KABUPATEN/KOTA SEHAT

KELOMPOK 2:


EFRINA KALA TASIK K111 06071
SADRAH SAID K111 08585
INDRIANI K111 07021
SURYANI HZ K111 07631
A.NURFITRIANI K111 07


BAB I
PENDAHULUAN

A.Latar belakang
Saat ini negara kita masih menghadapi musibah baik yang sifatnya penyakit, pencemaran, maupun bencana alam. Sebagian kejadian tersebut telah dilalui seperti Pandemi SARS dan bencana tsunami, namun masih ada yang perlu perhatian serius seperti polio, flu burung, demam berdarah dangue (DBD), diare, pencemaran lingkungan dan busung lapar.
Melihat berbagai masalah tersebut maka tidak menutup kemungkinan di masa datang berbagai masalah kesehatan akan semakin bertambah, khususnya masalah kesehatan lingkungan akan cenderung semakin kompleks bila tidak diimbangi oleh peningkatan sumber daya manusia (SDM), kemampuan menyerap dan menerapkan teknologi, serta perimbangan keragaman kecepatan laju pembangunan tiap daerah kabupaten/kota. Hal ini akan berakibat pula pada keragaman pola penyakit penyebab kematian antar daerah. Berbagai penanggulangan berbagai penyakit tersebut tidak mungkin diatasi sendiri oleh Depkes, sebaliknya tidak mungkin pula sektor terkait dapat membantu mengatasi hal ini tanpa sosialisasi dari pengelola program kesehatan mengenai derajat kesehatan.
Derajat kesehatan dipengaruhi oleh empat faktor utama yaitu : lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan dan keturunan, dengan demikian konsep pembangunan yang berkelanjutan lebih mengutamakan dampak lingkungan pada kebijakan pembangunan. Rencana peningkatan derajat kesehatan tersebut sesuai Peraturan Presiden (Perpres) No. 7 Tahun 2005 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2004 - 2009 yang merupakan arah dari pembangunan nasional.
Dalam pelaksanaan peningkatan derajat kesehatan masyarakat maka Depkes yang tugas pokok dan fungsinya telah ditetapkan dalam Perpres No. 9 Tahun 2005 diamanatkan untuk melaksanakan pembangunan kesehatan dengan fokus peningkatan akses masyarakat terhadap kesehatan masyarakat yang berkualitas yang memuat antara lain 12 program pembangunan kesehatan antara lain Program Lingkungan Sehat dan Program Penyehatan dan Pemberantasan Penyakit.
Salah satu bentuk Pelaksanaan Pembangunan Kesehatan dalam hal ini program Lingkungan Sehat dan Pemberantasan Penyakit, maka depkes melaksanakan ”Program Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat”. Pada program ini Dinas kesehatan yang ada di beberapa provinsi bekerjasama dengan Pemerintah Pusat dalam mewujudkan Kabupaten/ Kota sehat demi terciptanya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
B.Rumusan Masalah
1.Apakah yang dimaksud dengan Program Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat ?
2.Bagaimanakah bentuk kerjasama dalam pelaksanaan Program Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat ?
3.Bagaimanakah peran pihak – pihak yang terkait dalam pelaksanaan Program Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat ?
C.Tujuan penyusunan
1.Untuk mengetahui kegiatan Program Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat dalam rangka mewujudkan suatu Kabupaten/ Kota yang Sehat.
2.Untuk mengetahui bentuk kerjasama pada pelaksanaan Program Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat dan pihak pihak yang terlibat dalam program tersebut.
3.Untuk mengetahui peranan dari semua pihak yang terlibat dalam Program Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat .

BAB II
PEMBAHASAN

A.Program Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat
Program Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat merupakan suatu program dalam mewujudkan suatu kondisi kabupaten atau kota yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni penduduk, yang dapat dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dengan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah. Dalam proses penyelenggaraannya dilakukan berbabagi kegiatan untuk mewujudkan kabupaten/kota sehat dengan pemberdayaan masyarakat, ataupun melalui forum yang difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten/Kota.
Beberapa permasalahan yang harus diselesaikan dalam rangka menciptakan Kabupaten/ Kota sehat antara lain : kepadatan lalu-lintas, pencemaran udara, perumahan yang krang layak termasuk kriminal, kekerasan dan penggunaan obat terlarang serta pelayanan kesehatan yang memenuhi kebutuhan, beberapa masalah yang dikemukakan diatas merupakan masalah yang sering dijumpai di Kota. Sedangkan pada daerah kabupaten masih berorientasi pada permasalahan perilaku, sanitasi dasar, pelayanan kesehatan dan sosial, prasarana penunjang kesediaan pangan dan jaminan gizi, kebakaran hutan, pertambangan liar.
Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut tentunya tidak mudah, meskipun demikian dengan melihat bahwa baik di wilayah kabupaten maupun daerah perkotaan memiliki sumber daya dan potensi yang dapat diberdayakan secara maksimum demi terciptanya Kabupaten/ Kota yang sehat. Namun demikian dalam memberdayakan sumber daya yang ada diperlukan kemitraaan antar pemerintah, Swasta, dan Masyarakat dengan adanya hubungan kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta maka dapat membantu dalam memperlancar pelaksanaan pembangunan kesehatan lingkungan, perilaku, dan upaya kesehatan demi terwujudnya Kabupaten/ Kota sehat.
Wilayah yang menjadi sasaran dalam pelaksanaan dalam pelaksanaan Kabupaten/ Kota Sehat khususnya di Sulawesi Selatan adalah seluruh Kabupaten/ Kota yang ada dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

B.Tujuan dan Sasaran

Tujuan
Tercapainya kondisi Kabupaten atau Kota untuk hidup dengan bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni dan sebagai tempat bekerja bagi warganya dengan cara terlaksananya berbagai program-program kesehatan dan sektor lain, sehingga dapat meningkatkan sarana dan produktivitas dan perekonomian masyarakat.
Sasaran
1.Terlaksananya program kesehatan dan sektor terkait yang sinkron dengan kebutuhan masyarakat, melalui pemberdayaan forum yang disepakati masyarakat.
2.Terbentuknya forum masyarakat yang mampu menjalin kerja sama antar masyarakat, pemerintah daerah dan pihak swasta serta dapat menampung aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah secara seimbang dan berkelanjutan dalam mewujudkan sinergi pembangunan yang baik.
3.Terselenggaranya upaya peningkatan lingkungan fisik,sosial dan budaya serta perilaku dan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan secara adil., merata dan terjangkau dengan memaksimalkan seluruh potensi sumber daya di Kabupaten/Kota tersebut secara mandiri.
4.Terwujudnya kondisi yang kondusif bagi masyarakat untuk meninggkatkan produktifitas dan ekonomi wilayah dan masyarakatnya sehingga mampu meningkatkan kehidupan dan penghidupan masyarakat menjadi lebih baik.

C.Mitra – Mitra yang Terlibat dalam Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat
1.Pemerintah ( Gubernur, Bupati/ Walikota (dalam hal ini Bapedda ) )
2.Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten dan Kota
3.LSM
4.Masyarakat ( Forum/ Kelompok kerja )

D.Model kemitraan yang digunakan
Berdasarkan peran masing-masing stakeholder serta sumber pendanaan yang diberikan, maka kami menyimpulkan bahwa bentuk kerjasama dalam pelaksanaan Program Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat adalah Community Based Provision ( CBP ). Dalam CBP pengorganisasian dan biaya material biasanya disediakan oleh NGO – NGO, sumbangan – sumbangan, asisten pengurus pembangunan, ataupun pemerintah. Jadi dalam pelaksanaan Kabupaten/ Kota sehat Pemerintah dan Dinas Kesehatan hanya sebagai fasilitator namun kegiatannya sepenuhnya dilaksanakan oleh Kelompok kerja yang terdiri atas tokoh masyarakat dan LSM. Kelompok kerja yang ada tersebut kemudian yang akan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan, memformulasikan kegiatan, melaksanakan dan memantau kegiatan, serta menggerakkan potensi yang ada di masyarakat.

E.Peran masing – masing mitra yang terlibat


1.Pemerintah ( Gubernur, Bupati/ Walikota (dalam hal ini Bapedda )
1.Memfasilitasi kegiatan yang menjadi pilihan masyarakat termasuk dalam penggalian sumber daya masyarakat. Jadi seluruh kegiatan yang dilaksanakan dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah daerah.
2.Mensosialisasikan tatanan dan kegiatan Kabupaten/ Kota sehat dengan memanfaatkan berbagai media.
3.Mengundang organisasi masyarakat, Tokoh masyarakat, stakeholder lainnya untuk membentuk forum dan forum tersebut yang akan membentuk Pokja Kota/ Kabuapten sehat sesuai dengan kegiatan dan kebutuhan masyarakat.
2.Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten dan Kota
1.Bersama – sama dengan pemerintah untuk membentuk kelompok kerja dalam pelaksanaan Kabupaten/ Kota sehat.
2.Menetapkan kawasan potensial, sebagai ” entry point”, dalam rangka pelaksanaan Kabupaten/ Kota Sehat.
3.LSM
Sebagai pelaksana kegiatan dalam mewujudkan Kabupaten/ Kota sehat. Dengan dibentuknya Forum yang beranggotakan LSM/ organisasi non pemerintah.
4.Masyarakat
Masyarakat bersama LSM sebagai pelaksana bekerjasama dalam kegiatan mewujudkan Kabupaten/ Kota sehat.
Kegiatan Kabupaten/ kota sehat pada awalnya difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, dimulai dari pembentukan Forum Kabupaten/ Kota Sehat, selanjutnya Forum tersebut membentuk Pokja Kabupaten/ Kota Sehat berdasarkan kebutuhan terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan. Sedangkan pelaksanaan evaluasi kegiatan kota sehat dilakukan oleh Forum dan Pokja Kota Sehat bersama-sama Pemerintah daerah, LSM, Perguruan Tinggi, media massa selaku pelaku pembangunan.

Strategi : Beberapa strategi yang akan ditempuh dalam melaksanakan kegiatan kota sehat di Indonesia sebagai berikut :
1.Kegiatan dimulai dari beberapa Kabupaten/ kota terpilih berupa kegiatan yang spesifik, sederhana, terjangkau, dapat dilaksanakan secara mandiri dan berkelanjutan dengan menggunakan segenap sumber daya yang tersedia.
2.Meningkatkan potensi ekonomi stakeholders kegiatan yang menjadi kesepakatan masyarakat.
3.Perluasan kegiatan ke Kabupaten/ kota lainnya atas dasar adanya minat dari kabupaten/kota tersebut untuk ikut dalam pendekatan kabupaten/ kota sehat.
4.Meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui Forum dan Pokja Kabupaten/ Kota Sehat, serta pendampingan dari sector terkait untuk dapat membantu memahami permasalah, menyusun perencanaan dan melaksanakan kegiatan kabupaten/ kota sehat.
5.Menggali potensi wilayah dan kemitraan dengan swasta, LSM, pemerintah, legislates di dalam penyelenggaraan kegiatan kabupaten/ kota sehat.
6.Memasyarakatkan pembangunan yang berwawasan kesehatan di dalam mewujudkan kabupaten/ kota sehat.
7.Meningkatkan promosi dan penyuluhan agar masyarakat hidup dalam kondisi yang tertib hukum, peka terhadap lingkungan fisik, social dan budaya yang sehat.



BAB III
PENUTUP
A.Kesimpulan
1.Program Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat merupakan suatu program dalam mewujudkan suatu kondisi kabupaten atau kota yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni penduduk, yang dapat dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dengan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah.
2.Bentuk kerjasama pada pelaksanaan Program Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat adalah bentuk CBP dimana pemerintah dan Dinkes sebagai fasilitator dan kegiatannya sepenuhnya dilaksanakan oleh Kelompok kerja ( Tokoh masyarakat dan LSM yang menggerakkan masyarakat ).
3.Peranan pihak yang terlibat dalam Program Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat . Pemerintah ( Gubernur, Bupati/ Walikota (dalam hal ini Bapedda ) ) sebagai fasilitator, Dinkes sebagai pihak yang menentukan kawasan potensial dalam pelaksanaan program, LSM dan Masyarakat sebagai pelaksana kegiatan.

B.Saran
1.Pemerintah diharapkan lebih memperhatikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan ini yaitu dengan cara melakukan pemantauan jalannya kegiatan secara rutin
2.Masyarakat diharapkan untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program ini. Hal itu dapat dilakukan melalui perilaku hidup sehat baik terhadap diri sendiri maupun terhadap lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Penyebab Kesakitan dan Kematian Dipengaruhi Kondisi Lingkungan dan Perilaku http://www.depkes.go.id
Profil Kabupaten/Kota Sehat http://digilib-ampl.net/detail/detail.php
Pedoman Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat ( Peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Manteri Kesehatan ). Tim Pembina Kabupaten/ Kota sehat tingkat pusat. 2005