PROYEK GERAKAN NASIONAL REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN (GN-RHL) KOTA MAKASAR 2005 – 2006

HASIL PENGAMBILAN DATA DINAS KEINDAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
Laporan tugas kelompok partnership Oleh:
KELOMPOK III
1. MUHAMAD SUBHAN K 111 07 094
2. OWILDAN WISUDAWAN B. K 111 07 699
3. ADEH IRMARIYANI SAPUTRI K 111 07 040
4. ANDI SURIANA K 111 07 717
5. SRI YULIANA K 111 07 657




BAB I
PENDAHULUAN
I.I. LATAR BELAKANG
Sebagai tugas mata kuliah program partnership kesehatan lingkungan dimana agar mahasiswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis kerjasama dalam lingkup kesehatan lingkungan dan mengetahui peran dari masing masing stakeholder yang langsung pada instansi yang bersangkutan.
I.2. TUJUAN
1. Mengidentifkasi contoh-contah program / proyek di bidang kesehatan lingkungan yang membutuhkan kemitraan dalam pelaksanaan program.
2. Mengidentifikasi orang-orang pemerintah mauoun swasta yang terlibat dalam program kemitraan dibidang kesehatan lingkungan
3. Mengidentifikasi model kemitraan yang di aplikasikan antara orang dalam pencapaian tujuan
4. Mengindentifikasi peran masing-masing organisasi
I.3 SASARAN
Sasaran kegiatan ini adalah masiswa jurusan kesehatan lingkungan yang mengambil mata kuliah partnership. Dan instansi atau organisasi yang bersangkutan.


BAB II
HASIL LAPORAN
II.1 NAMA PROGRAM / PROYEK
Salah satu program yang pernah dilkukan oleh Dinas Keindahan dan Lingkungan Hidup adalah “PROYEK GERAKAN NASIONAL REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN (GN-RHL) KOTA MAKASAR 2005 – 2006”

II.2 LATAR BELAKANG PROGRAM
Hutan mangrove merupakan formasi vegetasi tropika dan sub tropika yang yumbuh dan berkembang pada daerah yang dipengaruhi oleh faktor edefis dan pasang surut laut. Tempat tumbuh yng unik ini menyebabkan hutan mangrove merupakan formasi yang tidak dapat di sub difusi oleh formasi pegetasi lainnya. Selain itu tempat tumbuh hutan mangrove merupakan lahan marginal sehinggan ekosistem bersifat relative labil.
Hutan mangrove merupakan sumberdaya alam yang memiliki peranan penting baik dari segi ekologi maupun social ekonomi, karena sumber daya ala mini sudah sejak awal di mamfaatkan oleh masyarakat khususnya yang berada di pesisir pantai. Seiring dengan pertumbuhan penduduk dewasa ini, ekosistem hutan mangrove mengalami tekanan yang sangat serius akibat pemamfaatan yang berlebihan. Dari sisi sumber daya ala mini harus di mamfaatkan secara optimal, agar pembangunan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan.
Dari berbagai informasi yang ada, kerusakan hutan mangrove setiap tahunnya cenderung meningkat yang dicirikan dengan absarsi dan intrusi air laut yang semakin luas di wilayah pantai. Sedangkan sasaran pembangunan kehutanan dewasa ini lebih cenderung pada daerah hulu, sementara pada daerah pantai masih kurang mendapat perhatian sehingga tingkat pendapatan masyarakat masih rendah jika dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal didaerah hulu.
Untuk mengakomodir maksud tersebut diatas maka pemerintah melalui Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutana Sosial Depertemen Kehutanan melalui rehabilitasi daerah pesisir pantai yang mengalami degradasi dituangkan dalam bentuk kegiatan penanaman hutan bakau, yang mana hutan bakau tersebut merupakan salah satu formasi dari hutan mangrove.
Paradigma baru dari pembangunan dewasa ini dimana memamfaatkan masyarakat sebagi [elaku utama perlu didukung dan di wujudkan dalam pelaksanaan agar kegiatan dapat menjadi milik masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut maka selain keinginan pemerintah juga dilakukan pendamping kelembagaan kelompok tani oleh LSM. Lembaga pendaping ini akan menjadi fasilitator yang menjadi jembatan pemhubung informasi dari masyarakat kepemerintah atau sebaliknya dalam rangka penyadaran, penguatan dan pengembangan kelembagaan yang berazaskan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pelestarian hutan secara berkesinambungan. Kegiatan pemdampingan akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mencarikan solusi bagi masalah lingkungan pesisir di sekelilingnya.
Kegitan penanaman hutan mangrove di Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar memerlukan bimbingan dan pembinaan yang berkelanjutan, karena pada umumnya masyarakat memeliki pola piker yang sangat sederhana. Pembinaan yang akan dilakukan adalah pembinaan kelembagaan agar masyarakat dapat menumbuhkembangkan partisipasi aktif dalam pembangunan yang lebih terarah dan berkesinambungan.
Kelompok kerja di kelurahan Untia terdiri atas 3 (tiga) kelompok yang beranggotakan masing-masing 15 orang. Kelompok ini akan mengelola 30 ha areal penanaman. Kegiatan pendampingan ini dilakukan oleh Yayasan Lembaga Pendidikan dan Pengelolaan lingkungan (LPPL) Makassar.
II.3 MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dilakukan pendampingan kelembagaan penanaman hutan mangrove adalah
1. Untuk membentuk kelembagaan di tingkat petani dalam penengelolaan penanaman hutan mangrove.
2. Memberdayakan masyarakat disekitar lokasi kegiatan
3. Mewujudkan pengelolaan hutan mangrove yang demokratis dan lebih terbuka
4. Menciptakan lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha agar mampu ,endorong perekonomian masyarakat
5. Terwujudnya pengelolaan hutan mangrove yang dinamis, berkelanjutan melalui proses belajar bersama, tukar menukar informasi
6. Timbulnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
7. Meningkatkan kualitas hidup, kemampuan dan kapasitas ekonomi masyarakat di sekitar lokasi penanaman.
C. SARARAN KEGIATAN DAN LOKASI
Sasaran kegiatan pendampingan adalah kelompok masyarakat di Kelurahan Untia Kecamatan Barangkanaya Kota Makassar dengan jumlah kelompok sebanyak 3 (tiga) dengan masing – masing kelompok beranggotakan 15 orang. Pada tahun anggaran 2005 model hutan bakau yang dilaksanakan pada proyek Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) melakukan penanaman di areal seluas 30 ha. Kegiatan penanaman yang damping terletak pada wilayah sebagaimana table berikut :
No. Wilayah Lokasi Jenis Kegiatan Satuan (Unit) Luas (ha) Ket.
1 Kelurahan Untia Kec. Barangkanaya Kota Makassar Untia Menanaman mangrove 1 30 -
II.5 ORGANISASI MITRA YANG TERLIBAT
1. Dinas Keindahan Dan Lingkungan Hidup (Pemerintah) dalam hal ini LPPL Makassar
2. LSM
3. Masyarakat di kelurahan Untia dan di Kelurahan Bira.

II.6 MODEL KEMITRAAN YANG DIGUNAKAN
Bentuk kerjasama yang diterapkan dalam proyek diatas adalah Community Based Provision dimana dari stakeholder yang terlibat (pemerintah, pihak swasta dan masyarakat) memiliki peran masing-masing dan saling memiliki keterikatan guna mencapai tujuan antara pihak-pihak yang terlibat diatas.
II.7 PERAN MASING-MASING YANG TERLIBAT
Pemerintah sebagai pihak utama yang menyediakan dana (pohon mangrove), berperan untuk menyediakan proses manajemen, menengahi negosisasi antara CBO dan lembaga yang lebih besar lainnya dalam hal bentuk jaringan kerjasama, pemberian informasi ataupun kebijaksanaan.
Dalam pelaksanaan kegiatan peran masing-masing yaitu:

A. Rencana Kegiatan
Kegiatan pendampingan yang telah di susun dan di rencanakan bersama antara LPPL dengan kellompok kerja adalah sebagai berikut
1. Sosialisasi kegiatan GN-RHL
2. Pertemuan Rutin Bulanan
3. Pembenahan administrasi kelompok
4. Evaluasi tanaman untuk persiapan kebutuhan bibit dan penyulaman
5. Bimbingan teknis penanaman
6. Koordinasi dengan Dinas Pengelolaan LIngkungan Hidup dan Keindahan Kota Makassar
7. Kunjungan silaturahmi pada kelompok kerja

B. Target dan Pelaksanaan Kegiatan
Dari rangkaian kegiatan tersebut maka kegiatan yang telah dilaksanakan adalah antara lain :
1. Sosialisasi kegiatan GN-RHL
Kegiatan pendampingan di arahkan pada kinerja LSM sebagai pendamping kelompok tani pada kegiatan hutan mangrove tahun anggaran 2005. Hasil pendampingan dilkukan melalui beberapa tahapan sosialisasi.
a. Sosialisasi pertama di lakukan pada tingkat ota Makassar dengan pesertanya adalah Aparat Kecamatan, Kepala Kelurahan dan Ketua Lembanga Pemberdayaan Masyarakat (LSM) yang di laksanakan di hotel Berlian jalan Urip Sumoharjo. Pada sosialisasi ini di sampaikan tentang teknis pelaksanaan program, tujuan program dan mamfaat program.
b. Sosialisasi selanjutnya dilaksanakan di kelurahan Untia dan di Kelurahan Bira. Untuk kelurahan Untia di laksanakan pada tanggal 12 Maret 2006 yang dilaksanakan di Gedung Sekolah SD Negeri Lae-Lae II dengan menghadirkan Penanggung Program GN-RHL, pinlak, aparat kelurahan, ketua LPM, Babinsa, Binmas dan anggota masyarakat.

Dalam sosialisasi ini di mulai dengan pemaparan visi dan misi program oleh penanggungjawab program dan selanjutnya di lukukan pembentukan kelompok yang dilakukan pendamping. Kelompok yang terbentuk sebanyak 3 kelompok yang beranggotakan 15 0rang untuk tiap kelompok. Dalam proses pembetukan kelompok timbul dinamika yang cukup dinamis sehingga pembentukan kelompok menjadi a lot dengan penuh demokratis. Kelompok yang terbentuk telah memilih salah seorang diantara mereka untuk menjadi ketua kelompok dengan cara aklamasi. Ketua kelompok ini yang akan bertanggungjawab mengkoordinir anggita kelompoknya dalam kegiatan penanaman hutan mangrove.

Salah satu persoalan yang cukup lama didiskusikan adalah masalah biaya kegiatan. Semua anggota kelompok menginginkan transparansi dalam pengelolaan biaya sehingga salah satu metode yang di gunakan adalah ketua kelompok harus memilih rekening kelompok untuk memudahkan mereka mengkalkulasi kebutuhan biaya yang dimiliki. Kelompok yang terbentuk memiliki ketua.

Selanjutnya sosialisasi dilakukan di Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea yang di laksanakan pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2006 di Gedung SD Negeri Lantebung yang di hadiri penanggungjawab program, Damdim, Aparat kelurahan, ketua LPM, Tokoh Masyarakat masyarakat nelayan. Namun dalam proses sosialisasi kelompok nelayan menolak program ini sehingga kegiatan sosialisasi di hentikan dengan sebuah keputusan bahwa masyarakat tidak dapat menerima program tersebut.

2. Pertemuan Rutin Bulanan
Pertemuan rutin dilakuakn setiap bulannya bertempat masing-masing di rumah ketua kelompok yang di hadiri oleh anggota kelompok.
3. Pembenahan Administrasi Kelompok
Pembenahan administrasi untuk sementara masih dalam pembinaan karena mereka belum memahami tentang pentingnya administrasi kelompok, sehingga hal ini senantiasa disampaikan pada pertemuan rutin ataupun pada saat silaturahmi. Kelengkapan administrasi kelompok yang telah ada antara lain struktur kelompokvdan buku tamu.

4. Evaluasi tanaman untuk persiapan kebutuhan bibit dan penyulaman
Kegiatan ini senantiasa dilakukan sebelum bibit yang tersedia di tanam di areal yang telah di tentukan.

5. Bimbingan teknis penanaman
Bimbingan teknis ini dilakukan Kelurahan Untia pads hari Senin Tanggal 10 April 2006 yang bertempat di Gedung SD Negeri Lae-Lae II Kelurahan Untia dengan menghadirkan Penanggungajawab Program, Bapak Dahlan Sija (BP¬DAS), Dandim, Danramil, Babinsa, clan kelompok kerja yang telah terbentuk serta anggota TNI yang akan dilibatkan sebagai bentuk kepeloporan TNI.
Pada kegiatan ini lebih dititikberatkan pads masalah teknis penanaman mangrove untuk mengurangi kesalahan dalam proses penanaman. Pada sosialisasi ini jugs dipersoalkan masalah waktu penanaman yang tidak seiring dengan cairnya anggaran sehingga kelompok kerja menolak untuk melakukan penanaman lebih awal. Mereka lebih menginginkan melakukan penanaman bersamaan
6. Koordinasi dengan Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Keindahan Kota Makassar
Sebagai pelaksana kegiatan penanaman mangrove ini make Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup clan Keindahan Kota Makassar memiliki kepentingan etas keberhasilan kegiatan ini, sehingga dukungin yang maksimal sangat diharapkan dan mengayomi dan melayani masyarakat dalam memperbaiki mutu lingkungan utamanya hutan mangrove.
7. Kunjungan silaturahmi pada kelompok kerja
Selain untuk mempererat hubungan emosional dan kekerabatan antara pendamping dan kelompok masyarakat maka sudah menjadi bagian dari tugas pendamping untuk melakukan kunjungan silaturrrahmi ke rumah anggota kelompok kerja sekaligus menyampaikan tentang pentingnya pelestarian lingkungan.

II.8 PERMASALAHAN
A. Hambatan
1. Kesadaran anggota kelompok masih sangat kurang
Anggota kelompok memiliki partisipasi yang masih kurang hal ini disebabkan karena mereka menganggap manfaat pertemuan tidak ada serta mereka memiliki kesibukan masing-masing
2. Kegiatan ini masih diangap sebagai suatu proyek sehingga mereka melakukan bukan karena kesadaran akan pentingnya tanaman mangrove akan tetapi lebih pada kepentingan ekonomi (upah)
B. Upaya Tindak Lanjut
1. Melakukan pertemuan disaat masyarakat tidak memiliki aktivitas agar meraka dapat berpartispiasi secara maksimal.
2. Mengintensifkan penyuluhan agar kesadaran akan pentingnya tanaman mangrove semakin mereka sadari tanpa melihat bahwa kegiatan ini adalah sebuah proyek.



BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Pembinaan kelompok agar terus dilakukan sampai pada proses penanaman dan pemeliharaan mangrove.
2. Koordinasi antara semua stakeholder lebih diintensifkan untuk menemukan titik maksimal dalam penyadaran masyarakat dalam penanaman dan pemeliharaan mangrove.
B. Saran
1. Berikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk melakukan pengelolaan mangrove agar mereka menganggap kegiatan ini adalah sebuah kebutuhan
2. Tidak melibatkan lembaga lain yang sifatnya profit oriented dalam kegiatan penanaman mangrove.