Peningkatan Usaha Sarana Pariwisata

KELOMPOK 10
1.Andi Veny Kurniawan
2.Indra Wiastuti
3.Reski Sarlinda
4.Adyatma
5.Fauzan Hanafi
6.Farha Assagaf

BAB II
PEMBAHASAN

I.Nama Program
“ Peningkatan Usaha Sarana Pariwisata “

II.Latar Belakang Proyek
Masalah Pariwisata mempunyai cakupan yang sangat luas, baik itu pada usaha pariwisata seperti Hotel, Restaurant, Rumah Makan, Spa, dan Wisata Tirta. Oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan pada sector tersebut di atas. Berdasarkan UUD No.9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisataan. Dan berdasarkan Kepmen No.3 tahun 2002 Tentang :
1.Uji kelaikan dasar hotel atau penggolongan kelas hotel.
2.Uji kelaikan persyaratan restaurant, rumah makan, Spa dan Wisata tirta.
Dan dalam memenuhi dan mewujudkan hal tersebut di atas maka Dinas Pariwisata melakukan kerjasama dengan instansi lain untuk pengoptimalan dalam memenuhi kebutuhan tersebut.

III.Tujuan Program
Tujuan program tersebut adalah :
“ Untuk Peningkatan Usaha Sarana Pariwisata “

IV.Organisasi/Mitra Yang Terlibat

1.Bapedalda Provinsi Sulawesi Selatan
2.Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan
3.Dinas Nakertrans Provinsi Sulawesi Selatan
4.PU
5.Pemadam Kebakaran dan PLN
6.PHRI ( Perhimpunan hotel dan restaurant Indonesia )

V.Model Kemitraan

Tipe Partnership yang digunakan adalah bentuk kerjasama Joint Venture. Dimana Dinas Kepariwisataan dengan instansi mitra kerjasama lainnya bertanggung jawab secara bersama – sama.

VI.Peran Instansi/ Mitra yang terkait.
1.Dinas Kepariwisataan berperan menyediakan biaya yang akan digunakan dalam pelaksanaan proyek dengan bantuan Dinkes Provinsi. Dinas Kepariwisataan mendata hotel, Restaurant, Rumah makan, SPA dan Wisata Tirta yang akan menjadi target proyek.
2.Bapedalda Provinsi / Kab.Kota berperan dalam pengawasan AMDAL ( Analisis mengenai dampak lingkungan ). Dengan bentuk kegiatannya adalah pengujian kelayakan UKL UPL AMDAL.
3.Dinkes Provinsi berperan dalam mengawai dan berkonsentrasi pada masalah sanitasi dan hygiene. Dalam kegiatannya Dinkes mengeluarkan sertifikasi karyawan dan Hotel sebagai jaminan kepada konsumen.
4.Dinas Nakertrans berperan dalam pemeriksaan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. Yang dalam kegiatannya focus pada masalah karyawan yang meliputi pakaian karyawan dan peralatan lainnya yang harus digunakan karyawan dan memenuhi syarat kesehatan.
5.PU berperan dalam memeriksa dan mengawasi masalah bangunan. Baik dari konstruksi bangunan maupun konsep yang digunakan yang harus memenuhi syarat aman.
6.Pemadam Kebakaran & PLN berperan dalam mengawasi masalah Instalasi. Kegiatannya memperhatikan apakah instalasi sudah sesuai atau tidak.
7.PHRI berperan dalam bagian humas dengan hotel – hotel yang terkait dan lebih kepada masalah penggolongan kelas hotel.

BAB III
PENUTUP
KESIMPULAN
Kerjasama tersebut diatas merupakan kerjasama yang bertujuan Untuk Peningkatan Usaha Sarana Pariwisata yang meliputi kegiatan penggolongan kelas hotel, restaurant, rumah makan, SPA, dan wisata tirta yang kemudian akan menjadi jaminan bagi konsumen. Proyek tersebut bekerjasama dengan instansi lainnya yang terkait seperti Bapedalda Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Nakertrans Provinsi Sulawesi Selatan, PU, Pemadam Kebakaran dan PLN, PHRI ( Perhimpunan hotel dan restaurant Indonesia ). Tipe Partnership yang diberikan adalah bentuk kerjasama Joint Venture. Dimana Dinas Kepariwisataan dengan instansi mitra kerjasama lainnya bertanggung jawab secara bersama – sama.